Kebijakan Politik & Ekonomi Zaman Penjajahan Jepang (dipoin aja)

1.Kebijakan Politik Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon (pemerintah militer Jepang) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Selain itu, Jepangpun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara: a) Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko Ichiu) b) Melancarkan semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia) c) Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. d) Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji e) Menarik simpati organisasi Islam MIAI. f) Melancarkan politik dumping g) Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda.
2.Kebijakan Ekonomi Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintahJepang adalah sebagai berikut:  Kegiatan ekonomi diarahkanuntuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakanuntuk industri yang mendukungmesin perang.  Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang.  Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki(memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatanperang). Konsekuensinya tugasrakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang.